agen conblock murah di kalimantan

Domain

JAKARTA, Sako-Indonesia.com - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) meluncurkan domain tingkat dua (DTD) baru “desa.id” pada 1 Mei 2013. Domain ini akan digunakan oleh entitas desa yang selama ini belum memiliki domain internet sendiri.

Ketua Umum PANDI, Andi Budimansyah mengatakan, domain desa.id merupakan usulan murni dari masyarakat yang diajukan kepada PANDI. “Kami mendorong sepenuhnya keterlibatan publik dalam pengambilan kebijakan pengelolaan domain .id,” ujar Andi dalam siaran pers yang diterima KompasTekno.

Domain desa.id diusulkan oleh Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) dan Gerakan Desa Membangun (GDM). Usulan ini diajukan karena desa sebagai satuan pemerintahan terkecil tidak dapat menggunakan domain go.id. “Menurut peraturan menteri yang berlaku sekarang, domain go.id hanya dapat digunakan hingga level kabupaten atau kota,” jelas Andi.

Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menyambut peluncuran domain desa.id. Bayu adalah aktvis GDM yang memaparkan usulan domain desa.id pada Diskusi Umum terbuka PANDI 12 Februari 2013 lalu. “Saya berharap dirilisnya desa.id  akan mendorong penguatan desa sebagai sebuah komunitas,” ujarnya.

Sebelum merilis domain desa.id, PANDI melakukan tahapan pra-registrasi pada 15 sampai 27 April 2013. Pra-registrasi menjamin semua desa memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftarkan sebuah nama domain sebelum diberlakukan prinsip pendaftar pertama atau yang biasa disebut sebagai first come first serve.

Pada masa pra-registrasi tercatat 32 desa dari seluruh Indonesia melakukan pendaftaran. Provinsi yang paling banyak melakukan pendaftaran adalah Jawa Tengah, diikuti Jawa Barat, Riau, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Jambi.

Sejak 1 Mei 2013, domain desa.id dapat didaftarkan oleh kepala desa atau sekretaris desa yang bersangkutan. Domain desa.id diharapkan mampu mendukung pengembangan konten internet Indonesia dari wilayah perdesaan. “Ini sejalan dengan program pemerintah untuk mengembangkan internet ke wilayah perdesaan. Kami berharap akan muncul konten-konten khas yang berbeda dengan konten saat ini yang didominasi perkotaan,” tutup Andi. 

 Editor:Maulana Lee

KENAIKAN BBM DIAMANKAN USAI HABIS LEBARAN

Tarik ulur keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi membuat pemerintah melewatkan waktu yang tepat untuk mengumumkan keputusan tersebut di Maret dan April. Pasalnya inflasi di kedua bulan tersebut termasuk rendah.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, jika realisasi kenaikan harga BBM terjadi di Maret dan April, dampak terhadap inflasi diperkirakan paling kecil.

"Sebenarnya paling bagus di Maret atau April pengumuman kenaikan harga BBM, karena inflasi rendah. Seperti di bulan ini deflasi 0,10%," terangnya seusai paparan inflasi bulanan di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (1/5/2013).

Selain kedua bulan tersebut, BPS juga menganggap kenaikan harga BBM pada Mei merupakan salah satu waktu yang tepat bagi pemerintah mengambil kebijakan tersebut. Sebab laju inflasi diperkirakan masih bakal rendah. "Bulan Mei bisa saja harga BBM naik kalau disetujui DPR," ucapnya.

Namun dengan adanya proses pembahasan dana kompensasi sebagai syarat menaikkan harga BBM, pemerintah dimbau untuk menunggu keputusan kenaikan harga BBM subsidi setelah lebaran atau pada Agustus mendatang. Alasannya, pada Juni ini masyarakat sudah sibuk mempersiapkan kedatangan Bulan Puasa yang biasanya harga pangan atau kebutuhan pokok cenderung meningkat.

"Setelah lebaran itu bercampur dengan suasana Tahun Baru, suasana Ramadhan, dan suasana Lebaran. Kalau naik di situ (setelah lebaran) mudah-mudahan inflasi tidak besar," pungkas Sasmito